News / FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENGUASAAN TEKNOLOGI KAPAL SELAM SECARA SMART MENUJU GOOD GOVERNANCE
Sunday, 19 May 2019, 22:12:03 PM
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENGUASAAN TEKNOLOGI KAPAL SELAM SECARA SMART MENUJU GOOD GOVERNANCE
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENGUASAAN TEKNOLOGI KAPAL SELAM SECARA SMART MENUJU GOOD GOVERNANCE
Nasdec.its.ac.id, Surabaya - Selasa, 26 Maret 2019, telah diselenggarakan kegiatan Focus Group Discussion mengenai “Perencanaan Pembiayaan Penguasaan Teknologi Kapal Selam Secara Smart Menuju Good Governance” yang diselenggarakan di Hotel La Lisa, oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Kegiatan ini menghadirkan Kementerian Pertahanan, TNI AL, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan juga beberapa instansi dan industri terkait seperti Bina Penyelenggara Jasa Konstruksi Kemen-PUPR, NaSDEC, Dirhankam Bappenas, Deputi 1 LKPP, PT. Kelly Service Indonesia, DPN Inkindo, ITS, PT. PAL, DWL, STM, DNVGL serta beberapa tim ahli.
Diskusi yang dipimpin oleh Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan ini menghadirkan Max Jefferson selaku Deputi Pembangunan Kapal Selam PT. PAL dan Ardi Prawito selaku Kepala DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Jawa Timur sebagai narasumber beserta Ir. Agoes Achmad Masroeri, M.Eng., D.Eng., Direkur utama NaSDEC sebagai moderator. Acara yang berlangsung mulai jam 8 pagi sampai 2 siang tersebut berlangsung sangat meriah, dan antusiasme para peserta untuk mengikuti acara juga tinggi.
Max Jefferson Deputi Pembangunan Kapal Selam dari PT. PAL memaparkan pengetahuan umum mengenai kapal selam dimana dasar-dasar penugasan pembangunan kapal selam yang didasarkan pada Keputusan Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan nomor KEP/04/KKIP/XII/2012 tentang penguasaan teknologi pembangunan kapal selam, peranan PT. PAL Indonesia dalam membangun kapal selam seperti melaksanakan program Transfer of Technology (ToT) / On The Job Training (OJT) di DSME Korea, penyiapan insfrastruktur produksi kapal selam untuk mendukung kegiatan Joint Section KS #3, dan melakukan kegiatan joint section pada beberapa section kapal selam. Dalam proses penyiapan prosedur, fasilitas, peralatan dan SDM sejak proses OJT hingga pelaksanaan joint section KS #3 melibatkan PT. PAL, Kemhan, dan Kem BUMN. Untuk mendukung PT PAL yang berkompetensi dalam penguasaan teknologi produksi pembangunan kapal selam secara whole local production maupun pemeliharaan dan perbaikan kapal selam, maka diperlukan peran konsultan untuk melaksanakan evaluasi, monitoring, dan asistensi terhadap keberhasilan transfer of technology dan penyiapan infrastruktur.
Menginjak sesi kedua, dilanjutkan dengan diskusi mengenai remunerasi atau imbalan yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan - pekerjaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Topik diskusi ini dipaparkan oleh Ardi Prawito Kepala DPP INKINDO Jawa Timur. Remunerasi minimum yang ditetapkan oleh INKINDO berlaku bagi pengguna dan penyedia jasa konsultasi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli seperti ahli muda, ahli madya, dan ahli utama sesuai dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Adanya pemberlakuan remunerasi ini diharapkan agar tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli mendapatkan remunerasi yang memadai sehingga mendorong meningkatnya kompetensi, profesionalisme, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional. Apabila remunerasi ini dilanggar maka terdapat beberapa sanksi yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2017 pasal 93, Permen PUPR No. 19/PRT/MI/2017 pasal 12, SE Menteri PUPR No. 14/SE/MI/2018 dan TAP DPN INKINDO No. 7 TAP.DPN/II/2019.
Masing-masing sesi diskusi ditutup dengan pambacaan notulen oleh Ir. Agoes Achmad Masroeri, M.Eng., D.Eng., sebagai moderator dan pemberian cinderamata dari perwakilan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Sedangkan pada akhir acara ditutup dengan pembacaan kesimpulan oleh Letkol Cpl Tri Ambodo, S.T.
Dokumentasi
